Sekadau Kalbar, Borneopost.id - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar rapat Paripurna ke-8 masa persidangan ke-3 dengan agenda Jawaban atau Penjelasan Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Liri Muri. Foto:yati
Dalam Jawaban atau Penjelasan Eksekutif terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau, Pemerintah daerah terus berusaha dalam memulihkan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Liri Muri mengatakan, selain mengahadapi pandemi Covid-19, masyarakat juga dihadapkan dengan permasalahan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Oleh sebab itu, APBD jangan hanya di fokuskan pada satu titik saja, tetapi harus lengkap semuanya, paling tidak melalui kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Liri Muri. Senin (26/9/2022).
"Jika bicara tentang keuangan daerah yang tidak mencukupi, atau memang kemampuan keuangan daerah yang belum mengcover kearah sana, saya berharap covid-19 ini jangan dijadikan sebagai modus dalam anggaran," tambahnya.
"Untuk itu, kami minta agar pemerintah mengkaji ulang tentang pemulihan ekonomi terhadap covid-19 secara khusus di Kabupaten Sekadau, karena APBD untuk menangani Pandemi Covid-19 ini cukup besar. Ketika di tahun 2021 saja ada 36 Milyar anggarannya, kenapa saat APBD Perubahan mengcover pasca Pandemi lagi, dan tidak memikirkan imbasnya kenaikan BBM," jelasnya.
Liri Muri mengatakan, Fraksi Hanura menginginkan keadilan dan juga menginginkan APBD ini mengcover secara keseluruhan dampak-dampak sosial dan juga dampak-dampak imbas dari pada kenaikan harga BBM dan ini perlu di regulasi yang jelas oleh pemerintah.
"Jangan hanya menyebutkan memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, karena pandemi masyarakat di daerah sebenarnya tidak terasa, yang membuatnya terasa adalah kebijakan pemerintah," tegas Liri Muri.
"Pemulihan ekonomi yang di sebut-sebut oleh pemerintah itu bukan hanya dampak dari pandemi saja, tetapi juga dampak dari imbas kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh perekonomian masyarakat dan ini yang perlu di perhitungkan oleh pemerintah dalam hal menentukan suatu kebijakan yang tentunya di kaitkan dengan visi misi Kabupaten Sekadau yaitu Maju Sejahtera dan Bermartabat," tambahnya.
"Untuk itu, saya berharap agar apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bermakna bagi kemajuan masyarakat," pungkasnya.(yati)
